Berita

Jakarta (26/10) Biro Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan kunjungan kepada Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat dalam rangka menjalin silaturahmi serta sharing session terkait pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). 

Dalam acara tersebut dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dihadiri langsung oleh Kepala Biro Perundang-Undangan Bapak Andi Krisna didampingi oleh Muhammad Fahri Ibarhim, Arishita, Agung Prasetya, Deny Chriswanto, Dian Widyatusti, Ade Theo, Novianty, Bagus Handoko, dan Stefina sedangkan dari Biro Hukum KPPU diwakili oleh Kepala Bagian Perancangan Peraturan Ibu Erika Rovita Maharani didampingi oleh Danny, Ismadani R.U., Testarosa, Gina, Dzaki, dan 3 (tiga) orang anak magang dari Universitas Jambi dan Universitas Tarumanegara.

Sebagai informasi bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.HN.03.05 Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum menjadi anggota terbaik ke I pada tingkat lembaga non struktural sedangkan KPPU masih berada pad peringat ke 6.

Erika selaku kabag perancangan peraturan KPPU pada kesempatan membuka acara menceritakan sejarah pembentukan JDIH di KPPU kemudian menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya untuk belajar pengelolaan JDIH dari KPU serta ingin mengenalkan tugas dari Biro Hukum kepada anak magang yang sedang ditugaskan pada Biro Hukum.

“JDIH di KPPU masih tergolong baru dan kami ingin belajar langsung dari KPU yang sudah 5 (lima) kali mendapatkan penghargaan dari BPHN, apa saja inovasi yang harus dilakukan serta apa saja tantangan dalam pengelolaan JDIH” Ujar Erika.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat tersebut Andi Krisna selaku Kepala Biro Perundang-undangan menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas kehadiran KPPU dan menjelaskan bahwa pengelolaan JDIH sangat penting sebagai instrumen publikasi hukum yang utama. 

Andi juga menceritakan proses pengelolaan JDIH di KPU yang sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2013 namun baru terlaksana pada tahun 2016 karena berbagai tantangan mulai dari SDM, konsistensi pengelolaan, koordinasi antar eselon 2, cara menjaga keamanan data, hingga dukungan pimpinan dan anggaran.  

“Intinya dalam pengelolaan JDIH harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan harus bisa adaptif dengan teknologi dan kebutuhan masyarakat, contohnya karena peserta pemilu terdiri dari disabilitas kita juga harus sediakan vitur yang memudahkan mereka dalam akses peraturan/dokumen KPU” ujar Andi Krisna

Selain itu Denny Cihriswanto, Agung Prasetya, dan Fahri menambahkan bahwa prinsip dalam pengelolaan JDIH adalah pentingnya membagi waktu dan konsistensi serta kecepatan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. 

Sebagai penutup KPPU berharap dengan adanya sharing session ini dapat menjadi modal bagi JDIH KPPU untuk naik level dan dapat sejajar dengan KPU. Tidak lupa acara ditutup dengan sesi foto bersama dan pemberian cinderamata dari Kabag Peracangan Peraturan KPPU kepada Biro Perundang-undangan KPU. (IDR)