Berita

Bandung, (3/11) Tim JDIH Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) menugaskan 2 (dua) anggota JDIH KPPU yaitu Danny dan Ismadani untuk mengikuti kegiatan Pengintegrasian Anggota JDIHN: Validasi Dokumen Hukum JDIHN Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (“JDIHN”) di Harris Hotel & Conventions Festival Citylink Bandung, Jawa Barat.

Selain dihadiri oleh Peserta JDIHN kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Pejabat Struktural dan Fungsional Tertentu di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan Kejaksaan Jawa barat.

Acara yang berlangsung mulai tanggal 1-3 November 2023 ini dibuka oleh kepala BPHN yang diwakili oleh Kepala JDIHN Bapak Nofli. Dalam sambutannya Kepala BPHN mengatakan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai Pusat JDIHN mengkoordinasikan 1.664 Anggota JDIHN yang terdiri dari Kementerian, Lembaga Negara, LPNK, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Serta Perpustakaan Hukum pada PTN dan PTS. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.227 Anggota JDIHN telah membangun website JDIH dan terintegrasi dengan Portal JDIHN. 

“Bahwa Penataan Database Peraturan Perundang-undangan juga menjadi variabel dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dalam rangka mewujudkan Reformasi Bersih dan Akuntabel. Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019) menjadi indikator pada variabel ke-4 IRH” Ujar Nofli mewakili kepala BPHN Widodo Eka Tjahtjana.

Pada hari kedua peserta kegiatan diberikan bimbingan teknis validasi dokumen hukum JDIHN berupa teknis pengelolaan dokumen dan informasi hukum JDIHN, praktik penggunaan aplikasi ILDIS, praktik Pembuatan Abstrak PUU, praktik pengisian e-report, dan pengelolaan media sosial JDIH.

Dari hasil kegiatan tersebut diketahui bahwa dalam pengelolaan JDIH KPPU terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan dalam website JDIH yaitu belum adanya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), terjemahan peraturan ke bahasa inggris, informasi jumlah pengunjung dan pengunduh, serta beberapa fitur yang harus disesuaikan. Selain hal teknis pengelolaan yang perlu diperhatikan adalah penguatan SDM, koleksi dokumen hukum, anggaran, sarana dan prasaranan serta pemanfataan TIK. 

Terakhir, diharapkan dengan telah dilaksanannya bimbingan teknis pengelolaan JDIH ini dapat meningkatkan penilaian JDIH KPPU serta membantu memudahkan pengguna layanan hukum di KPPU. (idr)