Berita

Jakarta (9/8) - Sebagai tindak lanjut atas penyusunan Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPPU, Biro Hukum KPPU melakukan diskusi dengan JDIHN terkait implementasi JDIH di Lingkungan KPPU. Pada kesempatan ini Pusat JDIHN diwakili oleh Diden Priya Utama yang menyampaikan bahwa pelaksanaan JDIH dapat menjadi sumber dokumen hukum di lingkungan KPPU. Implementasi dan ketentuan JDIH dapat mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Setelah proses pembentukan JDIH di Lingkungan KPPU selesai, maka dapat dilakukan tahap integrasi dengan Pusat JDIHN.