Berita

Tangerang Selatan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan kegiatan bimbingan teknis pengelolaan JDIH KPPU berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Kegiatan yang dihadiri oleh 35 peserta terdiri dari  semua unit di Sekretariat KPPU, Kedeputian Bidang Penegakan Hukum, Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi, serta Kantor WIlayah KPPU  dilakukan secara daring melalui zoom meeting dan luring di Hotel Aviary, Tangerang selatan. (30/8/22)

Kegiatan Bimtek tersebut dibuka oleh Staf Ahli Unsur Pembantu Komisi Bidang Hukum, Bapak Moh. Reza. Beliau mengatakan bahwa JDIH ini penting karena merupakan pusat data dilingkungan KPPU. Menurutnya saat ini data menjadi barang yang sangat mahal, sehingga perlu di olah dan di dokumentasikan dengan baik. 

"Mahalnya data ini dapat kita lihat dari pembeliah Uber oleh Grab di Indonesia atau pembelian Twitter oleh Tesla di luar negeri. Apa yang dibeli oleh Grab dan Tesla terhadap Uber dan Twitter adalah database. Hal ini menunjukkan bahwa data saat ini menjadi barang mewah dan mahal yang harus kita olah dan dokumentasikan dengan baik" Ujar Reza

Kegiatan Bimtek tersebut dihadiri narasumber  dari Jaringan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Ibu Emalia Suwartika selaku Kepala Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum yang memberikan materi Implementasi JDIH di Lingkungan KPPU sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Bapak Faisal Yusuf, Analis Hukum yang memberikan materi Evaluasi Pengelolaan JDIH Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 

Ema menjeaskan bahwa JDIH saat ini juga masuk dalam indikator Indeks Reformasi Hukum (IRH) sehingga penting untuk mengintegrasikan dan menggelola JDIH sesuai permenkumham terkait. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa JDIH ini juga menjadi perpustakaan pemerintah yang dapat digunakan secara gratis bagi masyarakat terutama peneliti untuk memperkaya bahan.

"Seluruh dokumen yang dikeluarkan oleh JDIHN semua sudah terverifikasi, jadi sudah pasti kebenaran dan keasliannya. Selain itu JDIHN juga memuat produk hukum era kolonial yang sangat membantu bagi para peneliti" Ujar Ema.

Kepala bagian perancangan peraturan, Erika Rovita Maharani sebagai ketua pelaksana kegiatan Bimbingan Teknis ini berharap kegiatan ini dapat menjadi acuan bagi seluruh unit agar dapat mensuport JDIH KPPU dengan memberikan input produk hukum melalui admin JDIH KPPU.  (IDR)